Jakarta – Informasi seputar hak angket kini tengah menjadi perbincangan hangat di tengah-tengah publik selepas pemungutan suara di Pemilu 2024 berakhir.
Usulan diberlakukannya hak angket awalnya dicetuskan oleh Ganjar Pranowo, Capres Nomor Urut 3, lantaran dugaan soal kecurangan yang terjadi di Pemilu 2024.
Menurut mantan Gubernur Jawa Tengah itu, hak angkat dinilai sebagai salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait kecurangan yang diduga terjadi di Pemilu 2024.
Kini ramai dibicarakan, sebenarnya apa yang dimaksud dengan hak angket? Dan bagaimana cara hak angket dapat berlaku?
Untuk mengetahui jawabannya lengkapnya, penjelasan artikel dibawah ini akan mengupas secara tuntas mengenai pengertian hingga cara berlaku hak angket.
Pengertian Hak Angket
Hak angket merupakan wewenang yang diberikan kepada lembaga legislatif untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu isu atau peristiwa tertentu yang dianggap penting dan berkaitan dengan kepentingan publik.
Dengan hak ini, lembaga legislatif memiliki kekuasaan untuk meminta keterangan dari pihak-pihak yang dianggap terkait, mengumpulkan bukti, dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemerintah
Peran dan Tujuan Hak Angket
- Pengawasan Terhadap Pemerintah: Salah satu tujuan utama hak angket adalah untuk memastikan bahwa kegiatan pemerintah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hukum yang berlaku. Dengan melakukan penyelidikan, lembaga legislatif dapat mengidentifikasi potensi pelanggaran atau ketidakpatuhan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah.
- Transparansi dan Akuntabilitas: Melalui hak angket, lembaga legislatif dapat membuka informasi tentang kegiatan pemerintah kepada publik secara lebih transparan. Proses penyelidikan yang dilakukan secara terbuka juga dapat meningkatkan akuntabilitas dari para pejabat pemerintah yang terlibat.
- Pengumpulan Informasi: Hak angket memberikan kesempatan bagi lembaga legislatif untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut tentang suatu isu atau peristiwa yang dianggap penting bagi kepentingan publik. Informasi yang diperoleh dari proses ini dapat digunakan untuk membuat kebijakan atau langkah-langkah perbaikan yang lebih efektif di masa depan
Proses Hak Angket
Adapun proses daru hak angket umumnya melibatkan langkah-langkah berikut ini:
1, Inisiasi
Proses dimulai dengan inisiasi dari lembaga legislatif, di mana anggota parlemen atau fraksi-fraksi di dalamnya mengajukan usulan untuk melakukan hak angket terhadap suatu isu atau peristiwa tertentu. Inisiasi ini bisa dilakukan atas dasar kebutuhan akan penyelidikan terhadap suatu masalah yang dianggap penting dan berkaitan dengan kepentingan publik.
2. Persetujuan
Usulan hak angket kemudian dibahas dan diputuskan dalam rapat pleno atau badan legislatif yang bersangkutan. Persetujuan untuk melaksanakan hak angket biasanya memerlukan mayoritas suara dari anggota legislatif.
3. Pembentukan Panitia Angket
Setelah mendapat persetujuan, lembaga legislatif membentuk panitia angket yang bertugas untuk melaksanakan penyelidikan lebih lanjut terhadap isu atau peristiwa yang menjadi objek hak angket. Panitia ini terdiri dari anggota parlemen yang ditunjuk secara proporsional dari berbagai fraksi.
4. Penyelidikan
Panitia angket kemudian melakukan penyelidikan terhadap isu atau peristiwa yang menjadi objek hak angket. Hal ini meliputi pengumpulan bukti-bukti, pemeriksaan dokumen, serta pemeriksaan saksi-saksi yang terkait.
5. Pemeriksaan Saksi dan Pengumpulan Bukti
Panitia angket memiliki kewenangan untuk memanggil dan meminta keterangan dari berbagai pihak yang dianggap relevan dalam penyelidikan. Ini termasuk pejabat pemerintah, anggota masyarakat, dan pihak-pihak lain yang memiliki informasi penting terkait isu yang sedang diselidiki. Selain itu, panitia juga mengumpulkan berbagai bukti, dokumen, dan data-data terkait yang diperlukan dalam penyelidikan.
6. Penyusunan Laporan
Setelah selesai melakukan penyelidikan, panitia angket menyusun laporan yang berisi hasil temuan, analisis, dan rekomendasi terkait isu yang diselidiki. Laporan ini biasanya mencakup narasi kronologis dari peristiwa yang diselidiki, evaluasi terhadap kegiatan pemerintah, dan saran-saran untuk perbaikan atau tindakan lanjut yang perlu diambil.
7. Pembahasan di Lembaga Legislatif
Laporan hasil penyelidikan kemudian disampaikan kepada lembaga legislatif untuk dibahas lebih lanjut. Anggota legislatif memiliki kesempatan untuk membahas dan meninjau laporan tersebut serta membuat keputusan tentang tindakan lanjut yang akan diambil.
8. Tindak Lanjut
Berdasarkan laporan hasil penyelidikan, lembaga legislatif dapat mengambil berbagai tindakan lanjut, termasuk merekomendasikan perubahan kebijakan, mengajukan pertanggungjawaban terhadap pejabat yang terlibat, atau mengusulkan langkah-langkah hukum lebih lanjut.
