Respectnidea.com – Kontroversi pencabutan kartu identitas pers milik jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia, menuai sorotan publik. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, memastikan pihaknya bersama Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden akan mencari solusi terbaik atas kasus yang terjadi pada Sabtu (27/9/2025) tersebut.
“Ya kita cari jalan keluar terbaik lah. Jadi besok kami sudah menyampaikan kepada Biro Pers untuk coba dikomunikasi dan cari jalan keluar terbaik. Kita bangun komunikasi bersama lah,” ujar Pras, sapaan akrab Prasetyo Hadi, usai menghadiri rapat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di kediaman Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (28/9/2025) malam, sebagaimana dikutip dari Antara.
Pras menegaskan bahwa Kemensetneg bersama BPMI akan membuka ruang komunikasi dengan CNN Indonesia. Rencananya, pertemuan antara kedua pihak akan berlangsung pada Senin (29/9/2025). Ketika ditanya apakah Presiden Prabowo memberikan perhatian langsung terhadap kasus ini, Pras menyebut bahwa persoalan tersebut cukup diketahui olehnya dan sedang ditangani secara internal.
Sebelumnya, CNN Indonesia melalui Pemimpin Redaksi CNN Indonesia TV, Titin Rosmasari, membenarkan adanya pencabutan kartu identitas pers Istana yang dimiliki Diana Valencia. Menurut Titin, peristiwa itu berlangsung pada Sabtu (27/9/2025) sekitar pukul 19.15 WIB. Seorang petugas BPMI disebut mendatangi kantor CNN Indonesia dan langsung mengambil ID pers tersebut.
Titin menambahkan bahwa pihaknya terkejut atas tindakan pencabutan yang dilakukan tanpa dasar penjelasan resmi. CNN Indonesia pun segera mengirimkan surat kepada BPMI dan Mensesneg untuk meminta klarifikasi terkait keputusan tersebut. “Kami tentu mempertanyakan alasan pencabutan ID Pers tersebut,” ujarnya.
Ia menegaskan, pertanyaan yang disampaikan jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia, kepada Presiden Prabowo Subianto berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Titin, pertanyaan itu bersifat kontekstual karena masyarakat tengah menaruh perhatian besar pada isu MBG, terutama setelah maraknya kasus keracunan makanan bergizi gratis yang melibatkan dapur MBG di berbagai daerah.
Seperti diketahui, program MBG belakangan menjadi sorotan lantaran munculnya sejumlah kasus keracunan massal di berbagai wilayah Indonesia. Data Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat ada 70 insiden keamanan pangan sepanjang Januari hingga September 2025, dengan lebih dari 5.900 penerima manfaat MBG terdampak. Kasus ini memunculkan tuntutan agar dapur MBG lebih diawasi ketat dan diwajibkan memiliki sertifikat laik higienis dan sanitasi.
Dalam konteks inilah, pertanyaan Diana dianggap relevan untuk diajukan kepada Presiden Prabowo. Namun, peristiwa pencabutan kartu pers tanpa penjelasan jelas justru memunculkan kritik terhadap transparansi dan kebebasan pers di lingkungan Istana.
CNN Indonesia dijadwalkan bertemu dengan pihak BPMI pada Senin (29/9/2025) pagi. Pertemuan ini diharapkan dapat memberikan klarifikasi sekaligus solusi yang adil, baik bagi jurnalis yang menjalankan tugasnya maupun pihak Istana yang berkepentingan menjaga mekanisme peliputan.
Publik kini menunggu hasil komunikasi antara CNN Indonesia dan BPMI. Kasus ini menjadi ujian penting bagi pemerintah dalam memastikan ruang demokrasi dan kebebasan pers tetap berjalan berdampingan dengan kebutuhan menjaga tata kelola informasi, khususnya terkait isu strategis seperti MBG, dapur MBG, dan pencegahan keracunan makanan bergizi gratis.
