Respectnidea.com – Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmennya untuk menghapus sistem outsourcing pekerja di Indonesia. Hal ini disampaikan dalam Pidato Hari Buruh yang berlangsung di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Kamis (1/5).
Untuk merealisasikan rencana tersebut, Prabowo akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan diisi oleh para pimpinan serikat buruh di Indonesia.
“Saya akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari bagaimana caranya kita kalau bisa, tidak segera, tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing,” ungkap Prabowo dalam pidatonya.
Meskipun menginginkan penghapusan outsourcing, Prabowo mengingatkan bahwa langkah ini harus dilakukan secara realistis. Ia menegaskan pentingnya menjaga hubungan baik dengan investor demi keberlanjutan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
“Kalau mereka (investor) tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja,” jelasnya.
Sebagai langkah nyata, Prabowo mendukung usulan para pemimpin serikat buruh untuk mengadakan pertemuan langsung antara pekerja dan pemodal. Rencana ini mencakup menggelar dialog antara 150 pimpinan serikat buruh dengan 150 pemimpin perusahaan di Istana Bogor.
“Saya akan mengatakan kepada para pengusaha, ‘Saudara-saudara tidak boleh mau kaya sekaya-kayanya sendiri, tanpa mengajak pekerja-pekerja hidup dengan baik,’” tegas Prabowo.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga menyoroti upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ia menyebutkan sejumlah langkah konkret seperti penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, subsidi listrik, serta bantuan tunai langsung untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
“Negara juga tidak tinggal diam. Kami berjuang memberi pelayanan kesehatan untuk seluruh rakyat, pendidikan, kita juga memberi subsidi listrik, bantuan tunai langsung kepada mereka penghasilan rendah,” sambungnya.
Prabowo menyebut bahwa lebih dari Rp500 triliun telah digelontorkan oleh pemerintah untuk mendukung masyarakat miskin. Namun, ia menyoroti pentingnya memastikan bantuan tersebut tepat sasaran.
“Tapi sekarang masalahnya kita harus jaga, mereka yang memerlukan, mereka yang terima. Jangan mereka yang tidak perlu, tapi terima juga bantuan dan subsidi, ini gak benar! Karena kita masih dapat laporan ada yang tidak berhak,” tandasnya.
Langkah Presiden Prabowo untuk menghapus sistem outsourcing diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja di Indonesia sekaligus menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara buruh dan pengusaha. Meskipun tantangan tetap ada, terutama dalam menjaga iklim investasi, pemerintah berkomitmen untuk menghadirkan solusi yang menguntungkan semua pihak.
Rencana ini juga menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap buruh sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Dengan sinergi antara pemerintah, buruh, dan pengusaha, diharapkan langkah ini dapat menjadi titik awal menuju masa depan yang lebih baik bagi tenaga kerja Indonesia.
