Jakarta – Film Dirty Vote masih ramai menjadi perbincangan hangat di kalangan publik, lantaran berisikan dugaan kecurangan yang terjadi di Pemilu 2024. Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menjadi salah satu pihak yang kontra dengan isi yang ditayangkan dalam film Dirty Vote.
Bahkan TKN Prabowo-Gibran dengan lantang menyebut bahwa film Dirty Vote sebagian besar berisikan tentang fitnah yang tak berdasar. Penilaian terkait film Dirty Vote itu disampaikan langsung oleh Habiburokhman selaku Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Senin (12/02) kemarin.
Habiburokhman dalam pernyataan juga sempat mempertanyakan soal kapasitas para tokoh yang iku berbicara dalam film Dirty Vote. Menurutnya, ia juga menyebut bahwa apa yang disampaikan film tersebut tak tendensius.
Meski terang-terangan mengklaim isi film tersebut mengandung fitnah, namun hingga kini TKN Prabowo-Gibran masih belum berencana untuk melaporkan pembuatan film Dirty Vote.
Dikatakan Habiburokhman, hingga kini pihaknya sudah banyak menerima laporan soal masyarakat yang marah dan kecewa dengan isi yang ditampilkan dalam film arahan sutradara Dandy Laksoo itu.
“Kami mendapatkan banyak sekali pesan dari masyarakat yang sangat kecewa bahkan marah dengan peredaran film yang dibintangi tiga aktor, Dirty Vote,” terangnya dikutip dari YouTube Kompas TV, Selasa (13/02).
Kepada pihaknya, Wakil Ketua Komisi III DPR mengatakan bahwa masyarakat bahkan sampai meminta untuk menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan Dirty Vote.
“Masyarakat meminta kami melakukan tindakan hukum tegas, dan bahkan ada yang bilang kalau nggak kami bisa melakukan tindakan sendiri. Kami perlu ingatkan bahwa masyarakat agar tetap tenang, jangan lakukan tindakan main hakim sendiri kepada siapapun termasuk pada tiga orang aktor dalam film Dirty Vote itu,” lanjut dia lagi.
Ia meminta kepada masyarakat agar menghormati aturan serta proses hukum yang berlaku. Meski belum dapat dipastikan apakah langkah hukum akan diambil pihaknya terkait pembuatan Dirty Vote, namun Habiburokhman tak mengelak bahwa pihaknya memiliki hak untuk mengambil tindakan hukum tegas terkait masalah ini.
“Apakah kita akan menempuh langkah hukum atau sebagainya, kita punya hak untuk itu dan kita cadangkan dulu hak kita. Jadi masyarakat tenang, kita tidak tinggal diam,” tukasnya menjelaskan.
Jelang Pemilu 2024, ia sudah memprediksi terkait kemunculan sejumlah pihak yang menghalalkan segala cara untuk menabrak etika hanya untuk merai keuntungan advertorial. Namun menurutnya, masalah ini tak perlu ditanggapi terlalu jauh sebab bila hal itu terjadi maka akan memperkeruh suasana jelang Pemilu 2024.
“Kalau kita terpancing, maka situasinya akan lebih keruh, lebih rumit dan tidak menguntungkan karena dengan kita bersama adalah terlaksananya pemilu ini secara damai, luber dan jurdil,” tangkasnya.
Tak hanya mengungkap dugaan kecurangan Pemilu 2024, film dokumenter itu semakin menjadi sorotan usai keterangan yang disampaikna oleh tiga ahli hukum tata negara, yakni Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar.
Dimana ketiganya mengungkap berbagai instrumen kekuasaan yang telah digunakan dengan tujuan untuk memenangkan pemilu, meskipun prosesnya melenceng dari tatanan demokrasi.
